MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Senin, 16 April 2018 23:22
Pembebasan Lahan Hambat Proyek Drainase

Empat Warga Tuntut Ganti Rugi

RUSAK. Jalan HARM Ayoeb yang selama ini rusak akan ditingkatkan sekaligus dibangun drainase. Namun proyek terhambat karena masih ada lahan yang belum dibebaskan.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Lahan yang belum dibebaskan kembali menjadi pengganjal dalam proyek pembangunan. Contohnya seperti yang terjadi dalam proyek peningkatan jalan dan pembuatan drainase di Jalan HARM Ayoeb, Tanjung Redeb. Proyek tersebut belum bisa berjalan maksimal karena ada empat warga yang menuntut ganti rugi pembebasan lahan.
Sayangnya, hingga kini belum ada titik temu terhadap persoalan tersebut. Empat warga belum menyerahkan surat keterangan hibah lahan untuk proyek yang didanai pemerintah pusat itu. Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyebutkan akan meminta instansi terkait terlebih dahulu untuk melakukan pengukuran. “Sebelumnya sudah ada rapat membahas masalah ini,” ungkap Agus.
Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni melakukan pengukuran dari badan jalan hingga titik pembuatan drainase yang akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau. Sebab menurutnya ini penting untuk memastikan apakah proyek tersebut terkena lahan warga atau tidak. “Sebelumnya ada juga yang seperti itu, begitu diukur ternyata enggak kena,” sambungnya.  
Agus mengungkapkan, pihaknya akan membantu memperbaiki kerusakan bangunan milik warga akibat pengerjaan proyek. Juga membantu melakukan pembongkaran bagi bangunan yang nantinya terkena pembangunan.
Terkait tuntutan ganti rugi lahan, Agus menjelaskan pihaknya tidak memiliki anggaran untuk biaya pembebasan lahan. Terlebih, proyek pembangunan jalan di sekitar Pasar Sanggam Adji Dilayas itu berasal dari APBN.
“Sebab jika ada yang diganti rugi pasti yang lainnya juga akan menuntut, sementara kita tidak punya anggaran untuk mengganti rugi, dan proyek peningkatan jalan itu merupakan bantuan dari pusat yang juga tidak memasukkan anggaran ganti rugi lahan,” jelasnya.
Tuntutan warga muncul ternyata dipicu dari tidak konsistennya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau. Diterangkan salah seorang warga yang menuntut ganti rugi, Rokani, saat sosialisasi pertama oleh perwakilan DPUPR Berau bersama pelaksana proyek beberapa bulan lalu, warga tidak ada yang keberatan jika lahannya terkena kegiatan pembangunan. Karena PUPR memastikan pelaksana proyek akan memperbaiki kerusakan bangunan warga yang lahannya terkena kegiatan pembangunan.
Namun pada sosialisasi lanjutan untuk meminta tanda tangan pemilik lahan yang siap menghibahkan lahannya, PUPR dianggap mengabaikan komitmennya. Karena menyebut warga yang lahannya terkena kegiatan pembangunan, ikhlas dan tidak mengharapkan perbaikan atas kerusakan bangunan yang ditimbulkan akibat proyek.
“Dari pertama saya tidak ingin ganti rugi, karena PU mau melakukan perbaikan rumah setelah pembongkaran. Cuma tiba-tiba ada surat pernyataan yang menyebutkan bahwasanya kami (warga yang lahannya terkena kegiatan pembangunan, red) tidak meminta diperbaiki. Itu yang buat kami kecewa sampai akhirnya meminta ganti rugi,” jelasnya. (as/nin)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 Oktober 2015 13:45

Rumah Terbakar, Pemilik Masuk RS

<p>TANJUNG REDEB. Begitu melihat api berkobar di atas rumahnya, Made, warga Jalan AKB Sanipah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .