MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Sabtu, 10 Maret 2018 20:38
Malas Kerja Karena Gaji Minim

TK2D di Kutim akan Diverifikasi

Teks: LIHAT KEMAMPUAN. Ratusan calon TK2D yang ikut tes tahun lalu di GSG Sangatta. Saat ini TK2D akan diverifikasi untuk ditingkatkan gajinya.

PROKAL.CO, SANGATTA. Wakil Bupati Kutim Kasimidi Bulang beberapa waktu lalu mengatakan, ingin meningkatkan gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejehteran TK2D, agar mereka beerja lebih baik lagi. “Tidak dapat dimungkiri, TK2D selam ini bermalas-malasan bekerja karena gajinya kecil. Karena itu, kami ingin tingkatkan minimal mendekati upah menimimum kabupaten (UMK), agar mereka kerja lebih baik lagi,” katanya.
Karena  berkaitan dengan anggaram Kasmidi meminta agar kepala SKPD melakukan verifikasi terhadap TK2D di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. “Karena ternyata setelah dilakukan verifikasi dari akhir 2017 ke Maret 2018 ini, ternyata TK2D yang sebelumnya mencapai 9.442 orang, kini tinggal 8.022. Artinya, sekitar 1,400 orang yang keluar sebagai TK2D.
“Kita tidak pecat, tapi mereka yang malas kerja. Karena itu kami minta agar kepala OPD terus melakukan verifikasi kepada TK2D yang malas. Tanyakan apa masih mau kerja apa tidak. Kalau tidak, kita putus kontrak saja agar kita bisa maksimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteran TK2D  yang mau kerja,” kata Kasmidi.
Sementara itu, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Irawansyah meminta kepala OPD melakukan pendataan. Data berdasarkan pendidikan, umur serta alamat kerja. Ini perlu dilakukan untuk menempatkan TK2D sesuai pendidikan dan keahliannya.
“Ini kaitannya juga dengan masalah BPJS. Sebab  TK2D ini nantnya akan dimasukkan ke BPJS. Namun yang akan diberikan BPJS hanya yang benar-benar tidak mampu. Kalau TK2D suaminya PNS atau istrinya PNS, maka itu tak perlu dijamin,” katanya.
Irawansyah mengakui perlunya verifikasi TK2D. Sebab sebenranya TK2D ini, dasar hukumnya lemah terkecuali guru dan tenaga kesehatan.
“Kami juga berharap pemerintah pusat bisa melakukan pemutihan TK2D jadi PNS seperti pemerintah lalu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, itu akan memberatkan anggaran. “Jadi verifikasi itu perlu seperti di DPRD, jumlahnya 400 orang. Satu anggota DPRD dilayani 10 orang, mungkin ini harus diverifikasi ulang, siapa tau masih ada yanag malas jadi bisa dicoret,” katanya. (jn/upi)  

loading...

BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 12:34

Satpol PP Pantau PNS Mucil

TANJUNG REDEB. Surat edaran Bupati Berau terkait kedisiplinan PNS di…

Jumat, 18 Januari 2019 00:05

Adakan Tausiah dan Beri Santunan Anak Yatim

MEMPERINGATI hari jadi ke-12 Partai Hanura, DPD Hanura Kaltim menggelar…

Kamis, 17 Januari 2019 11:16

Jargas Segera Dioperasionalkan

BONTANG. Pengoperasian 8.000 jaringan gas atau jargas di Bontang untuk…

Rabu, 16 Januari 2019 11:25

Mendesak Regulasi Penjualan Lem

TANJUNG REDEB. Partisipasi aktif pemerintah daerah melawan prilaku anak ngelem…

Selasa, 15 Januari 2019 11:29

Masih Banyak Caleg Bandel

BONTANG. Sejumlah oknum calon anggota legislatif (caleg) sudah melakukan perbuatan…

Selasa, 15 Januari 2019 00:05

Kado Ultah untuk Kaltim

PT Pertamina EP Asset 5 (PEP Asset 5) meresmikan penyaluran…

Senin, 14 Januari 2019 11:44

Sertifikat Lahan KEK Maloy Tuntas

SANGATTA. Proses serifikasi lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta…

Sabtu, 12 Januari 2019 15:38

Banyak Perusahaan Kurangi Karyawan

SAMARINDA. Penetapan upah minimum di level provinsi (UMP) dan Kota…

Jumat, 11 Januari 2019 14:42

Sembunyikan Barang Bukti di Mulut

BONTANG. Polsek Muara Badak kembali menghentikan peredaran narkoba jenis sabu,…

Jumat, 11 Januari 2019 00:05

Ingin Semakin Dekat Melayani Masyarakat

BANKALTIMTARA kembali hadir lebih dekat dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*