MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Sabtu, 10 Maret 2018 20:38
Malas Kerja Karena Gaji Minim

TK2D di Kutim akan Diverifikasi

Teks: LIHAT KEMAMPUAN. Ratusan calon TK2D yang ikut tes tahun lalu di GSG Sangatta. Saat ini TK2D akan diverifikasi untuk ditingkatkan gajinya.

PROKAL.CO, SANGATTA. Wakil Bupati Kutim Kasimidi Bulang beberapa waktu lalu mengatakan, ingin meningkatkan gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejehteran TK2D, agar mereka beerja lebih baik lagi. “Tidak dapat dimungkiri, TK2D selam ini bermalas-malasan bekerja karena gajinya kecil. Karena itu, kami ingin tingkatkan minimal mendekati upah menimimum kabupaten (UMK), agar mereka kerja lebih baik lagi,” katanya.
Karena  berkaitan dengan anggaram Kasmidi meminta agar kepala SKPD melakukan verifikasi terhadap TK2D di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. “Karena ternyata setelah dilakukan verifikasi dari akhir 2017 ke Maret 2018 ini, ternyata TK2D yang sebelumnya mencapai 9.442 orang, kini tinggal 8.022. Artinya, sekitar 1,400 orang yang keluar sebagai TK2D.
“Kita tidak pecat, tapi mereka yang malas kerja. Karena itu kami minta agar kepala OPD terus melakukan verifikasi kepada TK2D yang malas. Tanyakan apa masih mau kerja apa tidak. Kalau tidak, kita putus kontrak saja agar kita bisa maksimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteran TK2D  yang mau kerja,” kata Kasmidi.
Sementara itu, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Irawansyah meminta kepala OPD melakukan pendataan. Data berdasarkan pendidikan, umur serta alamat kerja. Ini perlu dilakukan untuk menempatkan TK2D sesuai pendidikan dan keahliannya.
“Ini kaitannya juga dengan masalah BPJS. Sebab  TK2D ini nantnya akan dimasukkan ke BPJS. Namun yang akan diberikan BPJS hanya yang benar-benar tidak mampu. Kalau TK2D suaminya PNS atau istrinya PNS, maka itu tak perlu dijamin,” katanya.
Irawansyah mengakui perlunya verifikasi TK2D. Sebab sebenranya TK2D ini, dasar hukumnya lemah terkecuali guru dan tenaga kesehatan.
“Kami juga berharap pemerintah pusat bisa melakukan pemutihan TK2D jadi PNS seperti pemerintah lalu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, itu akan memberatkan anggaran. “Jadi verifikasi itu perlu seperti di DPRD, jumlahnya 400 orang. Satu anggota DPRD dilayani 10 orang, mungkin ini harus diverifikasi ulang, siapa tau masih ada yanag malas jadi bisa dicoret,” katanya. (jn/upi)  

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 21:09

Usul Pengangkatan Honorer Satu Pintu

BONTANG. Pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang tak mendapat pengakuan pemerintah pusat. Pasalnya,…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:08

DPRD Minta Peran Aktif Orangtua

BONTANG. Kasus kenakalan remaja di Kota Bontang belum juga bisa dihilangkan. Remaja pecandu lem, minuman…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:06

DPRD Soroti Keseriusan Pemkot

BONTANG. Angka penggangguran terbuka di Bontang yang mencapai 9 ribu orang mendapat sorotan dari DPRD.…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:36

Komisi I Usul Napi Ditanggung BPJS

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang prihatin dengan warga Bontang yang menjalani masa hukuman tanpa jaminan…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

Komisi II Desak RUPS BME

BONTANG. Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mendesak pemerintah dan komisaris PT Bontang…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

DPRD Usul Bangun Sentral Industri

BONTANG. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Badan…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Legislator Kawal Penertiban Pasar Rawa Indah

BONTANG Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan pihaknya akan mengawal terus progres penertiban…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9

BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang…

Senin, 15 Oktober 2018 23:32

DPRD Pertanyakan Rencana Rekrutmen P3K

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:15

Disdik Kaltim Kumpulkan Dana Rp 700 Juta

KEPEDULIAN masyarakat Kaltim untuk korban bencana memang patut diacungi jempol. Dari kumpulan dana SMK/SMA…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .