MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 21 Februari 2018 21:13
Didampingi agar Tak Salah Kelola
DUKUNG PEMBANGUNAN. Salah satu pembangunan di Berau yang didanai dari ADK. Pemkab Berau bekerjasama dengan pemerintah pusat menyediakan pendampingan bagi aparatur kampung, dalam pengelolaan anggaran agar tepat sasaran.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Tahun ini kucuran dana desa meningkat cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Dari informasi yang diterima melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, total dana desa yang akan diterima menjadi Rp 90 miliar. Tim verifikasi turun mendampingi pemerintah kampung dalam penggelolaan agar tidak salah kelola.
Dalam membantu pemerintah kampung, pemkab bekerjasama dengan pemerintah pusat menurunkan tim verifikasi dana kampung ke-12 kecamatan. Selain itu, pemkab telah mengeluarkan rambu-rambu dalam bentuk peraturan bupati (perbup) untuk penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK). Aturan ini pun menjadi dasar bagi pemerintah kampung dalam merealisasikan ADK agar tepat sasaran.
Tim verifikasi ini nantinya akan menjadi pendamping aparatur kampung dalam mengelola ADK yang bersumber dari APBD Berau maupun dana desa yang bersumber dari APBN, termasuk pendampingan retribusi pajak. Apalagi tahun ini, anggaran yang dikucurkan melalui ADD cukup tinggi.
Dengan bertambahnya dana desa, membantu menutupi kekurangan ADK. Tahun anggaran 2018, ADK yang ditetapkan pada November lalu berkurang Rp 81 miliar, yang sebelumnya total Rp 225 miliar, turun menjadi Rp 144 miliar. Pengurangan ini merupakan dampak menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kepala DPMK Berau Ilyas Natsir mengatakan tim verifikasi akan membantu pengelolaan ADK.
“Ada 12 anggota dalam tim verifikasi ini yang akan disebar di setiap kecamatan. Mereka akan mendampingi mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan,” jelasnya.
Langkah yang diambil dengan menurunkan tim verifikasi ini untuk memaksimalkan serta mengantisipasi terjadinya penyimpangan pengelolaan ADK. Seperti ditegaskan Bupati Berau Muharram, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi berupa perbup untuk sebagai acuan pengelolaan dana.
Bupati menginginkan pemerintah kampung bisa menjalankan perbup tersebut. Bahkan perbup ini menjadi prioritas yang harus dijalankan pemerintah kampung pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Beberapa aturan yang disusun dalam Perbup seperti pemberian bantuan tunai kepada fakir miskin senilai Rp 250 ribu per bulan.
“Jadi setiap kepala kampung diwajibkan mendata seluruh fakir miskin yang ada serta mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan tunai ini,” ujarnya. (as/nin)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 21:09

Usul Pengangkatan Honorer Satu Pintu

BONTANG. Pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang tak mendapat pengakuan pemerintah pusat. Pasalnya,…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:08

DPRD Minta Peran Aktif Orangtua

BONTANG. Kasus kenakalan remaja di Kota Bontang belum juga bisa dihilangkan. Remaja pecandu lem, minuman…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:06

DPRD Soroti Keseriusan Pemkot

BONTANG. Angka penggangguran terbuka di Bontang yang mencapai 9 ribu orang mendapat sorotan dari DPRD.…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:36

Komisi I Usul Napi Ditanggung BPJS

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang prihatin dengan warga Bontang yang menjalani masa hukuman tanpa jaminan…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

Komisi II Desak RUPS BME

BONTANG. Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mendesak pemerintah dan komisaris PT Bontang…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

DPRD Usul Bangun Sentral Industri

BONTANG. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Badan…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Legislator Kawal Penertiban Pasar Rawa Indah

BONTANG Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan pihaknya akan mengawal terus progres penertiban…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9

BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang…

Senin, 15 Oktober 2018 23:32

DPRD Pertanyakan Rencana Rekrutmen P3K

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:15

Disdik Kaltim Kumpulkan Dana Rp 700 Juta

KEPEDULIAN masyarakat Kaltim untuk korban bencana memang patut diacungi jempol. Dari kumpulan dana SMK/SMA…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .