MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 18 Januari 2018 16:46
Lahan di Maratua Dikuasai Asing

KKP Ingatkan Jaga Pulau di Berau

DIJAGA! Pulau Sambit dan Pulau Maratua juga masuk dalam kawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pentingnya memelihara aset negara yang ada di Kabupaten Berau. Aset yang dimaksud adalah sejumlah pulau kecil yang kapan saja bisa dicaplok negara lain ataupun dimanfaatkan oleh pihak asing tanpa prosedur jelas. Peringatan itu penting sebagai langkah antisipasi dalam menjaga beberapa pulau dan perairan yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina.
“Kita pernah kehilangan dua pulau (Sipadan dan Ligitan), jangan sampai terulang lagi,” kata Ahmad Aris, Kasubdit Pengolahan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat kunjungannya ke Berau.
Saat ini, lanjut Aris, pemerintah telah mendaftarkan 16.056 pulau di wilayah Indonesia ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan masih ada 1.448 pulau yang belum didaftarkan. Pulau Sambit dan Pulau Maratua telah terdaftar di PBB.
Pulau Sambit dan Pulau Maratua juga masuk dalam kawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Meski begitu, masih terdapat berbagai persoalan yang muncul di beberapa pulau lainnya di Berau.
Persoalan tersebut, kata Aris, mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, sebagian pulau dan bahkan satu pulau ada yang dikuasai oleh koorporasi asing.
“Seperti Pulau Bakungan, sekarang dikelola oleh orang Jerman. Bahkan kami pun tidak bisa masuk ke pulau itu, ini berbahaya,” tegasnya. Hal yang sama ditemukan di Pulau Maratua. Sejumlah perusahaan asing berinvestasi di Pulau Maratua dengan cara yang tidak prosedural. Aris mencontohkan, ada lahan yang dikuasai Warga Negara Asing (WNA).
“WNA ini menikah dengan warga Maratua yang punya lahan 20 hektare, kemudian dibanguni resor,” ungkapnya. Sementara Pulau Maratua, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, masuk sebagai kawasan Pengelolaan Pulau Kecil Terluar. “Ini persoalan serius yang akan kami sampaikan ke presiden,” tegasnya.
Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Yunda Zuliarsih mengatakan, Pemkab Berau kesulitan mengatasi persoalan ini lantaran tidak lagi memiliki kewenangan. “Tapi memang ada persoalan seperti itu, ada perusahaan asing yang mendirikan resor di Pulau Maratua termasuk di Nabuco, Pulau Kaniungan, dan sebagainya,” ungkap Yunda.
Pemerintah pusat melalui KKP tengah fokus untuk mengelola Pulau Maratua dan Pulau Sambit. KKP berencana membuat zona hak kelola lahan untuk masyarakat, sehingga selain untuk memberikan peluang usaha bagi masyarakat, juga untuk mencegah pulau terluar ini dikuasai asing.(as/beb)

 


loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 21:09

Usul Pengangkatan Honorer Satu Pintu

BONTANG. Pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang tak mendapat pengakuan pemerintah pusat. Pasalnya,…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:08

DPRD Minta Peran Aktif Orangtua

BONTANG. Kasus kenakalan remaja di Kota Bontang belum juga bisa dihilangkan. Remaja pecandu lem, minuman…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:06

DPRD Soroti Keseriusan Pemkot

BONTANG. Angka penggangguran terbuka di Bontang yang mencapai 9 ribu orang mendapat sorotan dari DPRD.…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:36

Komisi I Usul Napi Ditanggung BPJS

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang prihatin dengan warga Bontang yang menjalani masa hukuman tanpa jaminan…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

Komisi II Desak RUPS BME

BONTANG. Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mendesak pemerintah dan komisaris PT Bontang…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

DPRD Usul Bangun Sentral Industri

BONTANG. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Badan…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Legislator Kawal Penertiban Pasar Rawa Indah

BONTANG Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan pihaknya akan mengawal terus progres penertiban…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9

BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang…

Senin, 15 Oktober 2018 23:32

DPRD Pertanyakan Rencana Rekrutmen P3K

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:15

Disdik Kaltim Kumpulkan Dana Rp 700 Juta

KEPEDULIAN masyarakat Kaltim untuk korban bencana memang patut diacungi jempol. Dari kumpulan dana SMK/SMA…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .