MANAGED BY:
RABU
20 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Jumat, 12 Januari 2018 17:15
Terancam Copot Jabatan

PNS Diwanti-wanti Tak Berpolitik

HARUS NETRAL. PNS di lingkungan Pemkab Kutim diminta tak berpihak ke salah satu pasangan calon Gubernur Kaltim. Jika nekat terlibat politik, Bupati Kutim akan memberikan sanksi pencopotan jabatan dan turun pangkat. (net)

PROKAL.CO, SANGATTA. Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 mulai ramai. Apalagi setelah keempat pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018-2023, yang terdiri dari pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi, Syaharie Jaang – Awang Ferdian Hidayat, Andi Sofyan Hasdam – Nusyirwan Ismail, serta Rusmadi – Safaruddin resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim.
Tentu, masyarakat kini sudah mulai melakukan kalkulasi peta kekuatan keempat pasang balon pimpinan Kaltim mendatang tersebut. Termasuk  Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Apalagi salah satu balon Gubernur Kaltim, Isran Noor merupakan mantan Bupati Kutim. Hal ini bisa jadi magnet tersendiri bagi PNS Kutim, untuk ikut-ikut mendukung salah satu paslon.
Untuk itu Bupati Kutim Ismunandar mewanti-wanti kepada PNS di lingkungan Pemkab Kutim, untuk tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan balon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
“PNS sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memang dituntut netralitasnya. Meski tetap memiliki hak pilih, namun PNS tidak diperkenankan terlibat langsung, baik dalam bentuk dukungan kepada salah satu balon kepala daerah, apalagi sampai ikut serta berkampanye. Karena jika terlibat polisi, maka bisa kena sanksi berat,” kata Ismunandar di depan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim.
Terpisah, Sekkab Kutim Irawansyah mengatakan, sikap netral PNS ditunjukkan dengan tidak boleh ikut berkampanye. Bahkan berfoto dengan salah satu balon pilkada  juga dilarang. Namun memang PNS tetap memiliki hak pilih dalam menentukan siapa pasangan Gubernur dan Wagub Kaltim kedepan, sesuai hati nurani masing-masing.
“Saat ini sudah ada edaran resmi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait netralitas PNS dalam pilkada serentak 2018. Surat edaran tersebut sudah diteruskan kepada Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kebangpol) Kutim, untuk ditindaklanjuti kepada seluruh PNS pada OPD di lingkungan Pemkab Kutim. Jika ada PNS yang kedapatan melanggar aturan tersebut, maka sanksi mulai dari penurunan pangkat dan golongan serta pencopotan dari jabatan yang ada,” jelasnya.
Dikatakan Irawansyah, Pilkada Gubernur dan Wagub Kaltim sebenarnya tidak terlalu memberikan efek kepada masyarakat yang ada di kabupaten. Jauh berbeda dengan pilkada Bupati dan Wabup yang memang jelas memberikan efek langsung kepada masyarakat di kabupaten. “Namun siapapun paslon Gubernur dan Wagub Kaltim yang nantinya menjadi pemenang, maka seluruh masyarakat di Kaltim wajib mendukungnya, tidak terkecuali dengan PNS,” pungkasnya. (jn/rin)


loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 00:29

DPRD Terima Banyak Keluhan

SANGATTA. Meskipun Desa Singa Gembara masuk Sangatta, namun fasilitas masih banyak dikeluhkan masyarakat.…

Selasa, 19 Juni 2018 00:38

Jangan Lupa Program Lama yang Mandek

SANGATTA. Banyak program yang tidak terealisasi akibat defisit dalam beberapa tahun. Bagi masyarakat,…

Selasa, 19 Juni 2018 00:34

Aktivis Kaltim Siap “Hambur” Jakarta

SAMARINDA. Sejumlah aktivis Kaltim yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Muda (GAM) berencana berkumpul…

Senin, 18 Juni 2018 00:02

Desak Peremajaan Armada Pemadam Kebakaran

BONTANG. DPRD Kota Bontang meminta pemerintah segera melakukan peremajaan seluruh kendaraan truk pengangkut…

Senin, 18 Juni 2018 00:01

Pengawasan Tenaga Kerja Tidak Efektif

BONTANG. Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, menyebut persoalan ketenagakerjaan di Bontang akan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:16

Gelar Bukber, Ketua DPRD Pilih Sambangi Ponpes

BONTANG. Ketua DPRD Bontang Nursalam memanfaatkan momen bulan suci Ramadan 1439 H untuk berbagi kebahagiaan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:14

Dewan Perjuangkan lewat Raperda

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan…

Selasa, 12 Juni 2018 00:47

DPRD Dukung Wujudkan Smart City

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang meminta Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) belajar…

Selasa, 12 Juni 2018 00:46

DPRD Minta Penjualan Lem Diperketat

BONTANG. Tren kasus penyalahgunaan lem di kalangan remaja Bontang mendapat sorotan dari Komisi I DPRD…

Selasa, 12 Juni 2018 00:40

Baleg Bakal Inventarisasi Perda Mandul

BONTANG. Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Bontang sedang menginventarisir peraturan daerah (perda)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .