MANAGED BY:
RABU
20 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Sabtu, 06 Januari 2018 13:13
Mau Bertindak, Terbentur Aturan

DKP Minta Pengawasan Laut Dikembalikan

PERLU PENGAWASAN. Pemkab Kutim meminta aturan pengawasan laut dikembalikan ke pemerintah daerah, agar OPD di lingkungan pemkab bisa menindak oknum yang melanggar aturan di laut saat proses penangkapan ikan. (net)

PROKAL.CO, SANGATTA. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) meminta agar kewenangan pengawasan perairan dikembalikan ke daerah. Hal ini perlu untuk memaksimalkan pengawasan laut, agar pencegahan pencurian ikan bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itulah, DKP telah bersurat Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan maksud meminta kejelasan urusan pengawasan laut, agar dikembalikan ke daerah. 

“Kami sudah bersurat ke Kementerian Kelautan meminta penjelasan sekaligus meminta agar pengawasan laut dikembalikan ke daerah. Ini perlu, karena akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian ikan di perairan laut Kutai Timur (Kutim),” ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Kutim, Nur Ali kepada Sapos.
Dikatakan Ali, kini marak tindakan pencurian ikan di laut Kutim, sementara pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan maupun penindakan pencurian ikan. Ini akibat terganjal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan pemerintah daerah.
Dikatakan, akibat pemberlakuan UU 23 Tahun 2014, maka otomatis kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengawasan di laut dicabut dan dilimpahkan kepada pemerintah provinsi.
Segala tindakan illegal fishing yang terjadi di perairan laut Kutim, tidak dapat ditindak pemerintah kabupaten, karena tidak ada kewenangan. Sedangkan jika dibiarkan, maka nelayan yang mencari ikan menggunakan jaring pukat harimau, selain akan merusak ekosistem terumbu karang yang ada juga akan menghabisi spesies ikan-ikan yang masih muda.
“Kalau ini terus dibiarkan, maka yang rugi adalah nelayan Kutim,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya bersurat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, untuk meminta arahan dan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan tim pengawasan laut Kutim.
“Jika nantinya Kementerian sudah menetapkan tim pengawas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kutim bisa mengambil tindakan serta upaya-upaya pengawasan maupun pencegahan pada kegiatan illegal fishing di laut Kutim,” ungkapnya.
Namun untuk sementara, pengawasan dan penindakan illegal fishing di laut Kutim diserahkan kepada Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sangatta. Hal ini, karena kewenangan Pemkab Kutim, dalam hal ini, pihak DKP, belum ada. (jn/rin)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 00:29

DPRD Terima Banyak Keluhan

SANGATTA. Meskipun Desa Singa Gembara masuk Sangatta, namun fasilitas masih banyak dikeluhkan masyarakat.…

Selasa, 19 Juni 2018 00:38

Jangan Lupa Program Lama yang Mandek

SANGATTA. Banyak program yang tidak terealisasi akibat defisit dalam beberapa tahun. Bagi masyarakat,…

Selasa, 19 Juni 2018 00:34

Aktivis Kaltim Siap “Hambur” Jakarta

SAMARINDA. Sejumlah aktivis Kaltim yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Muda (GAM) berencana berkumpul…

Senin, 18 Juni 2018 00:02

Desak Peremajaan Armada Pemadam Kebakaran

BONTANG. DPRD Kota Bontang meminta pemerintah segera melakukan peremajaan seluruh kendaraan truk pengangkut…

Senin, 18 Juni 2018 00:01

Pengawasan Tenaga Kerja Tidak Efektif

BONTANG. Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, menyebut persoalan ketenagakerjaan di Bontang akan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:16

Gelar Bukber, Ketua DPRD Pilih Sambangi Ponpes

BONTANG. Ketua DPRD Bontang Nursalam memanfaatkan momen bulan suci Ramadan 1439 H untuk berbagi kebahagiaan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:14

Dewan Perjuangkan lewat Raperda

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan…

Selasa, 12 Juni 2018 00:47

DPRD Dukung Wujudkan Smart City

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang meminta Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) belajar…

Selasa, 12 Juni 2018 00:46

DPRD Minta Penjualan Lem Diperketat

BONTANG. Tren kasus penyalahgunaan lem di kalangan remaja Bontang mendapat sorotan dari Komisi I DPRD…

Selasa, 12 Juni 2018 00:40

Baleg Bakal Inventarisasi Perda Mandul

BONTANG. Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Bontang sedang menginventarisir peraturan daerah (perda)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .