MANAGED BY:
KAMIS
18 JANUARI
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

KALTIM

Sabtu, 06 Januari 2018 13:13
Mau Bertindak, Terbentur Aturan

DKP Minta Pengawasan Laut Dikembalikan

PERLU PENGAWASAN. Pemkab Kutim meminta aturan pengawasan laut dikembalikan ke pemerintah daerah, agar OPD di lingkungan pemkab bisa menindak oknum yang melanggar aturan di laut saat proses penangkapan ikan. (net)

PROKAL.CO, SANGATTA. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) meminta agar kewenangan pengawasan perairan dikembalikan ke daerah. Hal ini perlu untuk memaksimalkan pengawasan laut, agar pencegahan pencurian ikan bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itulah, DKP telah bersurat Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan maksud meminta kejelasan urusan pengawasan laut, agar dikembalikan ke daerah. 

“Kami sudah bersurat ke Kementerian Kelautan meminta penjelasan sekaligus meminta agar pengawasan laut dikembalikan ke daerah. Ini perlu, karena akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian ikan di perairan laut Kutai Timur (Kutim),” ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Kutim, Nur Ali kepada Sapos.
Dikatakan Ali, kini marak tindakan pencurian ikan di laut Kutim, sementara pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan maupun penindakan pencurian ikan. Ini akibat terganjal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan pemerintah daerah.
Dikatakan, akibat pemberlakuan UU 23 Tahun 2014, maka otomatis kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengawasan di laut dicabut dan dilimpahkan kepada pemerintah provinsi.
Segala tindakan illegal fishing yang terjadi di perairan laut Kutim, tidak dapat ditindak pemerintah kabupaten, karena tidak ada kewenangan. Sedangkan jika dibiarkan, maka nelayan yang mencari ikan menggunakan jaring pukat harimau, selain akan merusak ekosistem terumbu karang yang ada juga akan menghabisi spesies ikan-ikan yang masih muda.
“Kalau ini terus dibiarkan, maka yang rugi adalah nelayan Kutim,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya bersurat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, untuk meminta arahan dan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan tim pengawasan laut Kutim.
“Jika nantinya Kementerian sudah menetapkan tim pengawas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kutim bisa mengambil tindakan serta upaya-upaya pengawasan maupun pencegahan pada kegiatan illegal fishing di laut Kutim,” ungkapnya.
Namun untuk sementara, pengawasan dan penindakan illegal fishing di laut Kutim diserahkan kepada Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sangatta. Hal ini, karena kewenangan Pemkab Kutim, dalam hal ini, pihak DKP, belum ada. (jn/rin)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Januari 2018 15:49

Imigrasi Awasi 106 WNA

TANJUNG REDEB. Meningkatkan hubungan kerja dengan negara-negara lain dalam pembangunan nasional, dikemas…

Rabu, 17 Januari 2018 15:41

36 Item Proyek Multiyears Dikawal Kejari

SANGATTA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta tahun ini akan kerja keras melakukan pendampingan terhadap…

Senin, 15 Januari 2018 01:08

Defisit, Tak Sanggup Tangani Bujangga

TANJUNG REDEB. Jalur jalan Gatot Subroto khususnya di kawasan Bujangga telah dibuka untuk roda 2 dan…

Senin, 15 Januari 2018 01:04

Nasib Honorer K2 Ngambang

SANGATTA. Nasib sekitar 150 orang honorer K2 di Kutim, belum jelas. Meskipun sesuai aturan PP 48 mereka…

Sabtu, 13 Januari 2018 18:47

Gaji PNS dan TK2D Aman untuk 6 Bulan

SANGATTA. Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim dipastikan…

Sabtu, 13 Januari 2018 18:44

Kontainer Diminta Tak Lewat Jalan H Isa III

TANJUNG REDEB. Jalan H Isa III, Kecamatan Tanjung Redeb, kini dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut…

Jumat, 12 Januari 2018 17:17

Komisi III Lakukan Evaluasi

TANJUNG REDEB. Memasuki tahun anggaran 2018, Komisi III DPRD Berau mulai  melakukan evaluasi terhadap…

Jumat, 12 Januari 2018 17:15

Terancam Copot Jabatan

SANGATTA. Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 mulai ramai. Apalagi setelah keempat…

Kamis, 11 Januari 2018 18:00

Pemkab Siap Berutang

TANJUNG REDEB. Untuk pembiayaan proyek-proyek Besar, Pemkab Berau siap berutang ke pemerintah pusat.…

Kamis, 11 Januari 2018 17:58

Proses Panjang, Lahan Belum Siap

SANGATTA.  Meskipun pembangunan Bandara Sangkima telah dianggarkan dalam proyek tahun jamak, namun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .