MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 15 November 2017 15:34
ADA APA..?? Pemkot Digugat Wakil Rakyat Rp 18,7 Miliar

Harta Warisan untuk Bangun Jalan Berakhir di Meja Hijau

PROKAL.CO, Chairil Usman, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, kembali bersinggungan dengan Pemkot Samarinda. Lagi-lagi persinggungan kali ini bukan karena kapasitasnya sebagai pengawas kinerja eksekfutif. Lahan peninggalan orangtuanya yang di atasnya dibangun jalan untuk masyarakat umum, “dirampas” tanpa ganti rugi.

Chairil Usman memang bukan kali ini melayangkan gugatan kepada Pemkot Samarinda. Beberapa bulan silam, dia dan kuasa hukumnya juga menggugat pernah menggugat pemkot yang membangun Pasar Bengkuring di Sempaja. Pihaknya mengklaim, pemkot membangun pasar itu di atas lahan peninggalan orangtuanya. Bahkan pasar tersebut sempat disegel lantaran tidak ada titik temu antara pemkot dan pihak Chairil Usman.

Ternyata itu bukan satu-satunya kasus. Kali ini, Chairil Usman mengugat Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim. Tak tanggung-tanggung, nilai gugatan senilai Rp 18,7 miliar.  

Keduanya digugat dalam proyek pembangunan Jalan Rapak Indah, di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sei Kunjang. Proyek jalan dikerjakan 2002 silam. Pemkot digugat karena tak memberi ganti rugi sebidang tanah seluas 4.356 meter per segi dengan ukuran; panjang 300 meter dan lebar 15 meter. Dinas PU Kaltim turut tergugat karena posisinya sebagai pelaksana proyek.

Politisi asal PDIP ini merasa ada haknya yang terabaikan dari proyek jalan yang dibangun 15 tahun silam ini. Dia mengaku sebagai ahli waris dari orangtua bernama Djagung Hanafiah (Alm). Pria yang akrab di sapa Datuk ini menyewa lima pengacara dari salah satu kantor advokat yang beralamat di Balikpapan untuk melawan Pemkot Samarinda dan Dinas PU Kaltim.

Sebelumnya antara pemkot, PU Kaltim dan Datuk sudah beberapa kali melakukan proses mediasi. Namun tak kunjung menemui solusi. Mediasi pertama dilakukan 18 Oktober 2016. Hasilnya, melalui surat dengan Nomor 592.23/426/BM-X/2016 perihal tindak lanjut ganti rugi Jalan Rapak Indah. Dalam surat tersebut, PU mengaku hanya sebagai pekerjaan konstruksi. Tidak masuk dalam urusan pembebasan lahan. Sementara pemkot ditugaskan untuk membereskan lahan.  

Pertemuan kembali dilanjutkan pada 24 November 2016. Oleh tim gabungan dari PU Kaltim, Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Bagian Perkotaan Samarinda, staf kelurahan setempat dan DPRD Kaltim, mengadakan pengukuran lahan yang dibangun ruas jalan tersebut.

Salah satu Penasihat Hukum (PH) Datuk, Mukhlis Ramlan menyebut bergesernya kasus ini ke meja hijau sebagai puncak dari seluruh rangkaian mediasi yang tak ada titik temu. Paska peninjau lapangan oleh tim gabungan, kata Mukhlis, pihaknya langsung meminta legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim melalui Surat Nomor B.034/Q.4Gp.I/02/2017 ikwal permohonan pelayanan hukum tentang ganti rugi tanah milik Djagung Hanafiah (alm) yang dijadikan jalan oleh Dinas PU Kaltim tahun 2002 tertanggal 7 Februari 2017.

Pada kesempatan itu, Kejati merekomendasikan dua opsi. Pertama ada ganti rugi jika belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua lewat gugatan perdata. “Tapi sampai saat ini proses mediasi tidak membuahkan hasil. Makanya, kita bawa ke meja hijau,” ungkapnya, kemarin (14/11).

Hingga kini gugatan perdata itu sudah memasuki sidang ketiga, yakni pembuktian. Mukhlis optimistis ada pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pemkot maupun Dinas PU. Atas dasar itu, dia mengaku kliennya mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 8.712.000.000 atau Rp 8,7 miliar. Angka tersebut didapat dari harga tanah saat ini, dimana satu meter per segi sebesar Rp 2 juta. Lalu luas total luas 4.356 meter per segi.

Tidak hanya itu, dalam gugatan perdata itu, pihaknya juga menuntut ada kerugian secara moral (immateriil) sejak tahun 2002 sebesar Rp 10 miliar. Sehingga total gugatan mencapai Rp 18, 7 miliar.  “Semua fakta dan dalil yang kami memiliki sangat beralasan. Sehingga majelis hakim bisa mengabulkan semua tuntutan kami,” tegasnya.

Media ini sudah berusaha mengkonfirmasi ke Chairil Usman dengan mendatanginya ke kantor DPRD di Jalan Basuki Rahmat termasuk melalui telepon seluler. Namun tak mendapat jawaban hingga berita diturunkan. (zak/nha)

loading...

BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 12:14

Diterpa Isu Suap

“Semua sudah terjadi. Kita kalah dengan tim yang berjuang habis-habisan.…

Minggu, 09 Desember 2018 14:43

Tak Selamat di Gunung Keramat

SAMARINDA. Sejak di tanjakan Gunung Manggah, Jalan Otto Iskandardinata, truk…

Minggu, 09 Desember 2018 13:49

Oknum PNS Dinsos Bonyok

SAMARINDA. Urat malu Hidayat Firdaus (36), sepertinya sudah putus. Tak…

Sabtu, 08 Desember 2018 12:59

Berebut Beri Nama Anak, Istri Dihajar

SAMARINDA. Perselingkuhan dan ekonomi biasanya menjadi pemicu terhadinya kekerasan dalam…

Kamis, 29 November 2018 17:23

Mayat Berdarah Mengapung SKM

SAMARINDA. Warga dan siswa SMPN 21 di Jalan Tongkol, Samarinda…

Rabu, 28 November 2018 14:11

Kantor Aktivis Diserang

SAMARINDA. Aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim kembali…

Selasa, 27 November 2018 16:04

Sekap Polisi, 9 Tahanan Kabur

SAMARINDA. Peristiwa kaburnya 4 tahanan di Polsek Samarinda Ulu, Jumat…

Senin, 26 November 2018 20:49

Curi Motor, Fitnah Sahabat

SAMARINDA. Meski dihadapkan dengan polisi, tapi Ivan Patisina tetap tak…

Senin, 26 November 2018 20:46

Hidup di Bontang, Nakal di Samarinda

SAMARINDA. Polres Bontang menjadikan Yusuf alias Ucup (33), warga Jalan…

Sabtu, 24 November 2018 15:02

Markas Nelayan Digerebek

SAMARINDA. Hasil laut yang berlimpah sepertinya masih belum cukup bagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .