MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Senin, 13 November 2017 00:21
Lindungi Tenaga Kerja Lokal Melalui Perda

Serap Aspirasi, Fery Keluar Masuk Kampung

DENGARKAN ASPIRASI. Fery Kombong, anggota DPRD Berau yang rajin menyambangi warga di kampung-kampung demi mendengarkan aspirasi.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Jumlah putra-putri daerah Kabupaten Berau yang belum terserap lapangan pekerjaan masih tinggi. Mereka ini yang menurut Fery Kombong, anggota DPRD Berau, harus diperjuangkan.
Tidak hanya memperjuangkan agar dapat masuk ke dalam bursa kerja, tetapi juga memperjuangkan hak-hak mereka saat sudah bekerja ataupun setelah pensiun maupun mengakhiri masa kerja di satu perusahaan.
Dalam agenda tahunan DPRD Berau 2017 ini, terdapat satu rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang secara khusus mengakomodir aspirasi masyarakat lokal untuk dapat diakomodir dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau.
"Ada ratusan perusahaan beroperasi di Berau ini, namun angka pengangguran kita juga masih cukup tinggi. Dalam raperda ini ada yang ingin kita capai, yakni bagaimana tenaga kerja lokal dapat terakomodir dan terlindungi," jelas Legislator Partai Gerindra ini.
Perusahaan dengan tegas diminta tidak lagi berlindung di balik alasan membutuhkan tenaga dengan skill khusus. Sebab selain sudah banyak tenaga lokal memiliki sklil khusus sesuai kebutuhan bursa kerja, seharusnya perusahaan memiliki tanggung jawab moril pada daerah dalam urusan ini.
Perusahaan bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana tesebut dapat digunakan untuk program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga lokal non  skill. Terutama untuk  anak-anak lokal yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai skala prioritas.
Selepas dari terakomodirnya tenaga lokal, Fery juga menjelaskan masih ada tanggung jawab pemerintah  daerah terhadap warganya yang sudah bekerja. Yakni melindungi hak-hak karyawan dalam hal ini seluruh karyawan tidak hanya tenaga kerja lokal.
Mulai dari hak besaran upah yang diterima, tunjangan maupun pesangon. Sebab masih ada terdengar persoalan karyawan baik tenaga lokal maupun luar yang berselisih paham dengan pihak manajemen perusahaan karena masalah ini.
"Ini yang juga diupayaan diatur dalam perda perlindungan tenaga kerja lokal itu," katanya lagi.
Tenaga kerja lokal jangan hanya mengisi peluang kerja di divisi rendahan atau pekerja kasar saja. Akan tetapi perlu ada pembukaan jalur umum bagi tenaga lokal yang bisa dilakukan dengan mendidik dan melatih terlebih dahulu melalui training.
Selain itu, 1 dari 3 orang perwakilan Gerindra yang duduk di Parlemen Berau ini mengharapkan ada program jelas dan langkah kongkret untuk menciptakan peluang usaha masyarakat melalui program usaha kecil dan menengah dimasyarakat.
Program ini selain menciptakan usaha bagi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
"Dampak positif lainnya tentu menjadi membuka lapangan kerja bagi warga lainnya, setidaknya mengurangi angka pengangguran yang ada," jelasnya.

Sejak semester pertama tahun 2017, Fery juga giat turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat bawah. Turun lapangan hingga keluar masuk kampung-kampung menjadi agenda rutin Fery kombong selama ini. Melalui kegiatan reses atau kunjungan kerja baik agenda reguler DPRD maupun agenda pribadi dilakukannya agar bisa mendengar langsung aspirasi bawah.
Tidak hanya dari konstituennya sendiri di daerah Pemilihan (Dapil), akan tetapi dari seluruh masyarakat. Salah satu hasil serapan aspirasi yang didapatnya adalah masih adanya persoalan pertanian di Berau.
Mulai dari kesulitan masyarakat petani dalam mengelola lahan secara maksimal, medapatkan pupuk murah bersubsidi hingga bingung memasarkan hasil produksinya.
"Itu jelas masalah loh, kita tahu sektor pertanian bukan sektor remeh. Itu juga yang bisa menentukan keberlangsungan kita selama ini, dan kami ketahui masih ada banyak kendala dan kesulitan masyarakat petani kita yang perlu segera diselesaikan,” terangnya.
Tidak semua petani di Berau memiliki kemampuan finansial untuk membiayai operasional pertaniannya, seperti menebus mahalnya harga pupuk ataupun keterbatasan fasilitas kerja.
"Lebih parahnya lagi masih banyak petani kita yang setiap selesai panen bingung mau dikemanakan hasil panennya, nah dari sini kami di DPRD mendorong adanya kerja sama dengan swasta atau minimal ada koperasi di setiap kampung yang bisa mengatasi masalah ini," bebernya.
Pengelolaan hasil panen petani lokal belum menggembirakan kaum petani Berau. Indikasinya bisa dilihat belum banyak produk lokal yang terpajang di etalase toko-toko atau swalayan yang ada.
Terakhir dirinya menyoroti kebijakan pusat menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memangkas beberapa kebijakan pemerintah daerah. "Kebijakan itu diambil  dengan penerapan menyeluruh yang belum tentu semua daerah memiliki persoalan sama, bahkan hilangnya wewenang Berau ke provinsi dan pusat justru merugikan daerah. Ini yang perlu dievaluasi pemerintah pusat, setidaknya lihat dampaknya sekarang. Kalau bagus lanjutkan, kalau tidak revisi," tandasnya. (as/adv/rin)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 Oktober 2015 13:45

Rumah Terbakar, Pemilik Masuk RS

<p>TANJUNG REDEB. Begitu melihat api berkobar di atas rumahnya, Made, warga Jalan AKB Sanipah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .