MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Minggu, 12 November 2017 21:00
Antisipasi Tumbang, Ada Wacana Upah Khusus Pelaku UMKM

Disnaker Rencana Godok Upah Khusus

UMKM masih menjadi andalan perekonomian Samarinda. Namun dengan UMK di atas Rp 2 juta, UMKM tak bisa bertahan.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Upah minimum kota (UMK) Samarinda 2018 sudah ditetapkan dengan angka Rp 2.654.894,55. Ada peningkatan Rp 212.714,55 dari UMK tahun ini sebesar Rp Rp 2.442.180.

Kendati demikian, besaran UMK tersebut bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinilai terlalu berat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Demikian disampaikan, Kepala Disnaker Samarinda, Erham Yusuf, kemarin (10/11).

Atas dasar itu, Erham berencana mengusulkan perencanaan untuk membahas upah khusus bagi pelaku UMKM. Upah khusus yang dimaksud adalah menentukan besaran upah yang lebih rendah dari UKM.

”Yang jelas untuk pelaku UMKM upahnya tidak dengan sesuai UMK, tapi punya standar sendiri. Entah itu lewat Perwali atau lainnya, sedang kita konsepkan,” terangnya. Tujuannya, agar menyelematkan UMKM yang kini sedang berkembang, agar terus eksis.

Mengingat Kota Tepian menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan UMKM terpesat di Kaltim. Dengan demikian perlu ada perlakukan khusus untuk menjaga agar mereka tetap hidup. “Kita ada rencana soal upah khusus UMKM. Sehingga mereka tetap hidup,” tutur dia.
Menurut Erham, UMKM tentu memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Apalagi dengan memberi upah tenaga kerja sesuai standar UMK. Kondisi ini tentu memberatkan. Karena itu, perlu ada jalan tengah.  Permodalan, lanjut Erham merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha kecil.

Kurangnya permodalan UMKM, dikarenakan pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan. “Kami masih pikirkan konsepnya seperti apa. Yang pasti rencana ini juga butuh pertimbangan dari pihak terkait baik pengusaha, serikat pekerja, pemerintah dan lainnya. Karena di beberapa daerah sudah memberlakukan ini, salah satunya Makassar,” terang Erham.  

Sesuai UU Ketenagakerjaan ketentuan UMK berlaku untuk semua perusahaan termasuk perusahaan berbentuk CV dan memiliki karyawan kurang dari 10 orang. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Itu tertera pada pasal 90 ayat 2 menyebut penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.
Namun apabila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Samarinda, Novel Chaniago, mengapresiasi langkah tersebut. Sebab kemampuan UMKM jika dipaksakan menggunakan satndar UMK maka tentu berpengaruhi terhadap keterbatasan modal.  “Harusnya begitu agar UMKM tetap bertahan,” kata Novel. (zak/ama)  



BACA JUGA

Sabtu, 10 Oktober 2015 08:38

Membernya Ribuan, Gelar Resepsi di The Concept

<p>Dulu, olahraga lintas alam atau sering disebut hash atau on-on tak banyak yang mengetahui apalagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .