MANAGED BY:
RABU
20 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Sabtu, 11 November 2017 13:52
Pemkab Siap Cabut Izin Perusahaan Nakal

Masih Ada yang Belum Tuntaskan Pembebasan Lahan

ATURAN KETAT. Pemkab Kutim melakukan pengawasan ketat dalam aturan mengeluarkan izin perkebunan sawit yang marak.

PROKAL.CO, SANGATTA.  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) siap bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang nakal. Sanksinya pun tidak main-main, bisa sampai pencabutan izin usaha perkebunan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutim Yusuf Samuel mengatakan, Pemkab Kutim memberikan peluang dan kemudahan seluas-luasnys bagi pengusaha untuk berinvestasi di Kutim. Itu terlihat dari banyaknya kebun kelapa sawit yang tersebar di setiap kecamatan saat ini. Namun, masih ada saja pengusaha perkebunan yang tidak tertib dan taat peraturan.

"Dari sekian banyak izin lokasi yang sudah dikeluarkan, ada beberapa yang bermasalah karena tumpang tindih hak kepemilikan dengan masyarakat atau kelompok tani," ujar Yusuf.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah langsung memfasilitasinya dengan meminta pengusaha untuk menyelesaikan masalah sengketa. Caranya dengan mengeluarkan lahan milik masyarakat dari peta lokadi perusahaan.
"Atau pilihan lain tetap memilih membayar pelepasan tanah milik masyarakat agar perusahaan bisa mengolah lagi lahan perkebunan mereka," ujarnya.

Hanya saja, kata Yusuf, tidak semua pengusaha taat pada aturan. Masih ada yang hingga kini belum menyelesaikan pembayaran pembebasan lahan milik masyarakat. Padahal izin usaha atau lokasi perkebunan miliknya akan segera berakhir dan harus diperpanjang. Oleh karena itu langkah tegas diberikan untuk menuntaskan masalah itu dalam tiga atau empat tahun selama memiliki izin lokasi. Jika tidak, maka siap-siap izinnya tidak diperpanjang lagi.

"Jadi minimal 50 persen lahan yang sudah dibebaskan dalam waktu 3 sampai empat tahun. Jika lebih tahun keempat belum ada perkembangan izin lokasi dicabut dan dialihkan ke investor lainnya yang berminat. Karena, itu sudah menjadi hak prerogatif bupati," tegas Yusuf. (aj/rin)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 00:29

DPRD Terima Banyak Keluhan

SANGATTA. Meskipun Desa Singa Gembara masuk Sangatta, namun fasilitas masih banyak dikeluhkan masyarakat.…

Selasa, 19 Juni 2018 00:38

Jangan Lupa Program Lama yang Mandek

SANGATTA. Banyak program yang tidak terealisasi akibat defisit dalam beberapa tahun. Bagi masyarakat,…

Selasa, 19 Juni 2018 00:34

Aktivis Kaltim Siap “Hambur” Jakarta

SAMARINDA. Sejumlah aktivis Kaltim yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Muda (GAM) berencana berkumpul…

Senin, 18 Juni 2018 00:02

Desak Peremajaan Armada Pemadam Kebakaran

BONTANG. DPRD Kota Bontang meminta pemerintah segera melakukan peremajaan seluruh kendaraan truk pengangkut…

Senin, 18 Juni 2018 00:01

Pengawasan Tenaga Kerja Tidak Efektif

BONTANG. Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, menyebut persoalan ketenagakerjaan di Bontang akan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:16

Gelar Bukber, Ketua DPRD Pilih Sambangi Ponpes

BONTANG. Ketua DPRD Bontang Nursalam memanfaatkan momen bulan suci Ramadan 1439 H untuk berbagi kebahagiaan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:14

Dewan Perjuangkan lewat Raperda

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan…

Selasa, 12 Juni 2018 00:47

DPRD Dukung Wujudkan Smart City

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang meminta Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) belajar…

Selasa, 12 Juni 2018 00:46

DPRD Minta Penjualan Lem Diperketat

BONTANG. Tren kasus penyalahgunaan lem di kalangan remaja Bontang mendapat sorotan dari Komisi I DPRD…

Selasa, 12 Juni 2018 00:40

Baleg Bakal Inventarisasi Perda Mandul

BONTANG. Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Bontang sedang menginventarisir peraturan daerah (perda)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .