MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Sabtu, 11 November 2017 13:52
Pemkab Siap Cabut Izin Perusahaan Nakal

Masih Ada yang Belum Tuntaskan Pembebasan Lahan

ATURAN KETAT. Pemkab Kutim melakukan pengawasan ketat dalam aturan mengeluarkan izin perkebunan sawit yang marak.

PROKAL.CO, SANGATTA.  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) siap bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang nakal. Sanksinya pun tidak main-main, bisa sampai pencabutan izin usaha perkebunan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutim Yusuf Samuel mengatakan, Pemkab Kutim memberikan peluang dan kemudahan seluas-luasnys bagi pengusaha untuk berinvestasi di Kutim. Itu terlihat dari banyaknya kebun kelapa sawit yang tersebar di setiap kecamatan saat ini. Namun, masih ada saja pengusaha perkebunan yang tidak tertib dan taat peraturan.

"Dari sekian banyak izin lokasi yang sudah dikeluarkan, ada beberapa yang bermasalah karena tumpang tindih hak kepemilikan dengan masyarakat atau kelompok tani," ujar Yusuf.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah langsung memfasilitasinya dengan meminta pengusaha untuk menyelesaikan masalah sengketa. Caranya dengan mengeluarkan lahan milik masyarakat dari peta lokadi perusahaan.
"Atau pilihan lain tetap memilih membayar pelepasan tanah milik masyarakat agar perusahaan bisa mengolah lagi lahan perkebunan mereka," ujarnya.

Hanya saja, kata Yusuf, tidak semua pengusaha taat pada aturan. Masih ada yang hingga kini belum menyelesaikan pembayaran pembebasan lahan milik masyarakat. Padahal izin usaha atau lokasi perkebunan miliknya akan segera berakhir dan harus diperpanjang. Oleh karena itu langkah tegas diberikan untuk menuntaskan masalah itu dalam tiga atau empat tahun selama memiliki izin lokasi. Jika tidak, maka siap-siap izinnya tidak diperpanjang lagi.

"Jadi minimal 50 persen lahan yang sudah dibebaskan dalam waktu 3 sampai empat tahun. Jika lebih tahun keempat belum ada perkembangan izin lokasi dicabut dan dialihkan ke investor lainnya yang berminat. Karena, itu sudah menjadi hak prerogatif bupati," tegas Yusuf. (aj/rin)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 16 Oktober 2018 23:36

Komisi I Usul Napi Ditanggung BPJS

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang prihatin dengan warga Bontang yang menjalani masa hukuman tanpa jaminan…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

Komisi II Desak RUPS BME

BONTANG. Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mendesak pemerintah dan komisaris PT Bontang…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

DPRD Usul Bangun Sentral Industri

BONTANG. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Badan…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Legislator Kawal Penertiban Pasar Rawa Indah

BONTANG Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan pihaknya akan mengawal terus progres penertiban…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9

BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang…

Senin, 15 Oktober 2018 23:32

DPRD Pertanyakan Rencana Rekrutmen P3K

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:15

Disdik Kaltim Kumpulkan Dana Rp 700 Juta

KEPEDULIAN masyarakat Kaltim untuk korban bencana memang patut diacungi jempol. Dari kumpulan dana SMK/SMA…

Rabu, 10 Oktober 2018 01:07

Asuransi Syariah Kian Diminati

Di era milenial seperti saat ini, produk syariah makin beragam dan berkembang. Termasuk asuransi syariah…

Rabu, 05 September 2018 21:43

Sabu 1 Kg Gagar Beredar

TANJUNG REDEB. Polres Berau berhasil menggagalkan masuknya narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat…

Senin, 03 September 2018 00:29

Imunisasi MR di Kaltim Rendah

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kaltim menggelar sosialisasi kampanye imunisasi vaksin Measles Rubella (MR),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .