MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Jumat, 20 Oktober 2017 16:36
"Korupsi Akibat PNS Bergaya Selebritis"

Utamakan Pencegahan, Kajati Ajak Kerja Sama

SOSIALISASI HUKUM. Kajati Kaltim, Fadil Zumhana menyampaikan pandangan mengenai kasus korupsi di pemerintahan.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Fadil Zumhana mengatakan tindak pidana korupsi terjadi dari perilaku diri sendiri. Pola hidup mewah yang tidak sesuai dengan kemampuan dasar finansial menjadi pemicu. Hal itu disampaikan orang nomor satu di Korps Adhyaksa Kaltim itu, Kamis (19/10) kemarin, dihadapan bupati, wakil bupati dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Berau.

Proses hukum yang menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia belakangan menjadi sorotan publik. Terjadinya tindak pidana korupsi karena perilaku hidup yang tidak sesuai. "Karena  hidup tidak sesuai bajunya, misalnya kalau PNS ya bergaya seperti PNS jangan bergaya seperti selebritis," ungkapnya.

Akan tetapi jika mengikuti aturan yang ada, pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan rambu yang dibuat pemerintah maka, menurut Fadil, tidak ada hal yang perlu ditakuti.

Kepala daerah yang bermasalah dengan hukum karena menyalahgunakan jabatannya tidak terlepas dari beberapa kepentingan. Mulai kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Padahal sebagai kepala daerah ditegaskan bahwa harus melepaskan diri dari keterlibatan mufakat yang bisa menjerumuskan dirinya.

"Saya sadari beban politis bupati dan wali kota sangat berat, beban biaya politik yang tidak sedikit, tetapi tidak semua kepala daerah buruk, karena masih lebih banyak yang bagus," ujarnya.

Khusus untuk bupati, dirinya mengingatkan harusnya kepala daerah berjanji untuk tidak memperkaya diri, tidak memperkaya partai pengusung. "Karena setelah dilantik bukan lagi milik partai tapi milik masyarakat," tegasnya.

Mindset penindakan saat ini mulai dirubah dengan tindakan pencegahan. Untuk itu, kejaksaan yang selama ini diidentikan dengan seseorang yang seram dan ditakuti dicoba menjadi penyelamat melalui mekanisme kerja sama.

"Buka seterang-terangnya kegiatan yang pemerintah daerah mau kerjakan, jadi nanti kejaksaan mendampingi, memberikan legal opini dari perencanaan sampai akhir," ungkap Kajati.

Sementara itu, Bupati Berau Muharam mengatakan dirinya sengaja mengundang lengkap jajarannya untuk diberikan masukan pengetahuan hukum.

Pemberantasan korupsi perlu dipahami seharusnya bukan hanya teori tetapi bagaimana mempraktekkannya langsung. Kasus akhir-akhir  ini seperti bupati, wali kota dan anggota dewan yang terjaring dalam OTT KPK menimbulkan ketakutan.

"Jadi bupati posisinya tidak tenang, was-was, tetapi saya yakini selama memahami dan mengikuti peraturan hukum tidak ada yang perlu ditakuti, pahami rambu yang ditentukan UU pemerintah kita," jelasnya.
Bupati juga berpesan kepada jajarannya agar  agar tak melanggar hukum dengan kesampingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan karena jika sebaliknya bisa berakibat fatal. (as/beb)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 21:09

Usul Pengangkatan Honorer Satu Pintu

BONTANG. Pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang tak mendapat pengakuan pemerintah pusat. Pasalnya,…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:08

DPRD Minta Peran Aktif Orangtua

BONTANG. Kasus kenakalan remaja di Kota Bontang belum juga bisa dihilangkan. Remaja pecandu lem, minuman…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:06

DPRD Soroti Keseriusan Pemkot

BONTANG. Angka penggangguran terbuka di Bontang yang mencapai 9 ribu orang mendapat sorotan dari DPRD.…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:36

Komisi I Usul Napi Ditanggung BPJS

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang prihatin dengan warga Bontang yang menjalani masa hukuman tanpa jaminan…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

Komisi II Desak RUPS BME

BONTANG. Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mendesak pemerintah dan komisaris PT Bontang…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

DPRD Usul Bangun Sentral Industri

BONTANG. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Badan…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Legislator Kawal Penertiban Pasar Rawa Indah

BONTANG Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan pihaknya akan mengawal terus progres penertiban…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9

BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang…

Senin, 15 Oktober 2018 23:32

DPRD Pertanyakan Rencana Rekrutmen P3K

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:15

Disdik Kaltim Kumpulkan Dana Rp 700 Juta

KEPEDULIAN masyarakat Kaltim untuk korban bencana memang patut diacungi jempol. Dari kumpulan dana SMK/SMA…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .