MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Kamis, 12 Oktober 2017 15:28
Diberi Waktu Sepuluh Hari

Dinas PUPR Keluhkan Kurangnya Petugas

PROKAL.CO, SAMARINDA. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda diberi waktu 10 hari untuk menginventarisasi bangunan liar di tepi Sungai Karang Mumus (SKM). Itu sebabnya mereka harus bekerja ekstra agar tak melampaui deadline.
Saat ini mereka sudah melakukan pemantauan terhadap bangunan liar di tepi SKM dari Jembatan S Parman hingga Waduk Benanga menggunakan drone. Selain melihat kondisi ril, alat ini juga digunakan untuk menghitung jumlah bangunan yang menjadi target penertiban.
Walau demikian, Kadis PUPR Hero Mardanus belum bisa memastikan berapa jumlah bangunan yang diduga tak ber-IMB di sepanjang bantaran SKM. Jumlah bangunan itu bisa diperoleh setelah pihaknya mengukur lebar sungai 20 meter ditambah 10 meter untuk masing-masing sisinya. Hal itu sesuai instruksi Perda Nomor 12 Tahun 2014. “Dari situ baru kita tahu berapa jumlah bangunan yang siap digusur,” ungkap Hero, kemarin (11/10).
Namun Hero sudah memastikan seluruh bangunan di tepi sungai dari kawasan Ruhui Rahayu, Gelatik hingga Gunung Lingai tak ber-IMB dan siap dibongkar. Karena posisi bangunan nyaris berada di atas sungai.  Setiap progresnya, kata Hero, akan dievaluasi selama dua pekan secara berkala. Hingga saat ini
belum diputuskan kapan tim eksekutor menertibkan bangunan liar tersebut.
Walau sudah menggunakan alat cukup canggih, Hero mengaku tetap kesulitan dalam hal pendataan maupun penertiban. Pasalnya saat ini dia hanya memiliki 28 staf bagian penertiban bangunan liar. Selain itu keterbatasan personil juga berpengaruh ke pengawasan bangunan lainnya di Kota Tepian.  “Tapi khusus penertiban bangunan (di bantaran, Red) SKM, kita dibantu Satpol PP,” imbuhnya.
Lebih jauh, Hero mengatakan aksi penertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga perlu ada pendekatan, agar prosesnya nanti berjalan kondusif dan aman.  “Yang diurus manusia dengan berbagai perbedaan. Kami harus memastikan cara memberitahu tidak menyinggung masyarakat, sehingga mau dipindahkan,” pungkasnya.
Diketahui tanggung jawab Dinas PUPR mendata semua bangunan sepanjang kurang lebih 12 kilometer dari Jembatan S Parman hingga Waduk Benanga. Keputusan ini diambil setelah tim menggelar rapat, Senin (9/10) lalu, di ruang rapat Wawali.
Wakil Wali Kota Samarinda, Nusyirwan Ismail mengatakan, setelah Dinas PUPR selesai melakukan pendataan bangunan, selanjutnya pemilik bangunan akan diberi peringatan terkait jangka waktu pembongkaran melalui surat edaran seperti yang tertera pada standar operasional prosedur (SOP).  “Baru kita eksekusi. Yang jelas kita sesuaikan tahapannya sesuai standar penertiban,” kata Nusyirwan Senin lalu.
Untuk petugas penertiban, kata Nusyirwan, menjadi urusan bidang penertiban yang saat ini memiliki anggota 28 orang dan di-back up Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Kita sedang berkoordinasi dengan lurah dan camat mengenai hal ini. Kita juga imbaukan agar para lurah dan camat bisa menyosialisasikan kepada masyarakat,” tutur Nusyirwan.
Ketua Komisi III, M Tharir mengatakan, jangan menjadikan hal ini kembali sebagai wacana semata. Karena menurutnya normalisasi SKM merupakan program lama yang tak kunjung tuntas. Menurutnya program tersebut sudah bergulir jauh sebelum kepemimpinan Wali Kota Syaharie Jaang.
“Ya, kita sangat mendukung karena menjadi bagian dari normalisasi sungai. Apalagi ini program lama, makanya pemkot harus beraksi lebih cepat,” kata Tahrir. (zak/aya)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 21:02

Janjikan Produktif sampai Akhir Jabatan

SAMARINDA. Beragam cara bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Salah satunya…

Sabtu, 18 Agustus 2018 21:00

Sebelum Tidur Push Up dan Angkat Batu Bata

Di balik kesuksesan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran anak bangsa…

Sabtu, 18 Agustus 2018 20:58

Merah Putih Berkibar di Jembatan Kembar

SAMARINDA. Pengibaran bendera merah putih di Kota Tepian tak hanya dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera…

Jumat, 17 Agustus 2018 21:38

Lapas Dipindahkan, Lokasi Dijadikan Lapangan

SAMARINDA. Konflik antara warga dengan Pemprov Kaltim terkait pembangunan masjid di eks Lapangan Kinibalu…

Kamis, 16 Agustus 2018 23:44

Deklarasi Bebas Anjal-Gepeng

SAMARINDA. Anak jalanan dan gelandangan pengemis (anjal-gepeng) merupakan salah satu persoalan sosial…

Kamis, 16 Agustus 2018 23:41

Meiliana Didorong Bertarung di Pilwali

SAMARINDA. Loyalitas dan pengabdian Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap bangsa tak boleh dibatasi umur.…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:25

Pemkot Bikin Surat Edaran ke Pedagang, Ayam Harus Dijual Begini....

SAMARINDA. Belum lama ini Pemkot Samarinda mengeluarkan aturan berupa surat edaran agar pedagang ayam…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:24

Jaang Apresiasi Kegiatan World Clean Up Day

SAMARINDA. Indonesia menempati posisi ke dua di dunia setelah Tiongkok dalam hal penyumbang sampah.…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:23

Awang Tolak Tim Transisi Isran-Hadi

SAMARINDA. Pasca ditetapkannya Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai pemenang Pilgub Kaltim, ada jeda…

Rabu, 15 Agustus 2018 21:22

Dua Aset Jadi Temuan BPK

SAMARINDA. Meski mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kaltim, Pemkot…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .