MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

KALTIM

Rabu, 11 Oktober 2017 18:05
Pungutan BPHTB Cacat Hukum?
Bilher Hutahean

PROKAL.CO, BONTANG. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah menghentikan sementara praktik pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bontang. Pasalnya praktik yang dilakukan, diduga tak prosedural.
“Kami meminta agar pembayaran BPHTB di Kota Bontang sementara dihentikan,” tegas anggota Fraksi Nasdem, Bilher Hutahean saat menyampaikan laporan pendapat fraksi atas laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap APBD-Perubahan di kantor Sekretariat DPRD Bontang.
Bilher mengatakan, praktik pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan di Bontang sejatinya mengikuti aturan yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Menurutnya, pemerintah pusat telah mengratiskan pengurusan sertifikat tanah melalui Program Proyek Nasional Agraria (Prona).
Namun, praktik yang terjadi di lapangan berbeda. Masyarakat mengeluhkan, masih adanya pungutan yang ditarik dari proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM). Padahal jelas kampanye Prona, bahwa pengurusan tak dipungut biaya apapun.
“Masih ada warga yang mengeluhkan bahwa pengurusan sertifikat melalui Prona ini ditarik biaya,” kata dia.
Dijelaskan, dasar hukum pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHPTB) tertuang di dalam Perda Kota Bontang Nomor 9/20 Tentang Pajak Daerah. Menurutnya, dasar hukum ini sudah tak sesuai dengan aturan yang ada.
Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.
“Jelas disebutkan di dalamnya, tarif pungutan BHPTB ditetapkan sebesar 2,5 persen dan 1 persen untuk golongan rumah sederhana atau rumah sewa sederhana. Tapi perda kita masih mengatur besarannya sebesar 5 persen,” bebernya.
Atas pertimbangan tersebut, pihaknya meminta agar praktik pungutan atas BHPTB untuk sementara dihentikan sampai Perda revisi.
Sebab, mengacu pada UU Nomor 28/2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 88 ayat 2 menyebutkan bahwa Tarif BHPTB ditetapkan oleh perda. Maka dari itu, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Perda BPHTB berdiri sendiri.
“Harusnya dibuat sendiri perda soal BPHTB kalau mengacu pada regulasi tertinggi, yaitu UU,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Sapos masih mencoba mengkonfirmasi instansi terkait terkait masalah ini.(ivr/rin)






loading...

BACA JUGA

Sabtu, 20 Januari 2018 11:35

Berau Potong Tunjangan Pegawai

TANJUNG REDEB. Pemkab Berau bakal melakukan pemotongan tunjangan bagi Aparatur Sipil negara (ASN), PTT…

Jumat, 19 Januari 2018 11:30

Siaga Penuh, Berau Kirim Dokter

TANJUNG REDEB. Difteri sudah mewabah di kota-kota besar Kalimantan Timur (Kaltim). Samarinda menjadi…

Jumat, 19 Januari 2018 11:01

4 Keluarga Nyaris Dilalap Api

SANGATTA.  Empat Kepala Keluarga (KK) yakni Rukiah, Usni, Saidah Cerol, dan Samsudin masing masing…

Jumat, 19 Januari 2018 10:56

Penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan Diuber

SANGATTA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) kini tengah mengejar pembangunan Pelabuhan…

Kamis, 18 Januari 2018 16:46

Lahan di Maratua Dikuasai Asing

TANJUNG REDEB. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pentingnya memelihara aset negara…

Kamis, 18 Januari 2018 16:42

Pembunuh Teman Divonis Bervariasi

SANGATTA. Empat terdakwa pembunuh M Vicky Sayudi bin Zakaria, warga Desa Senyiur, Kecamatan Muara Ancalong,…

Rabu, 17 Januari 2018 15:49

Imigrasi Awasi 106 WNA

TANJUNG REDEB. Meningkatkan hubungan kerja dengan negara-negara lain dalam pembangunan nasional, dikemas…

Rabu, 17 Januari 2018 15:41

36 Item Proyek Multiyears Dikawal Kejari

SANGATTA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta tahun ini akan kerja keras melakukan pendampingan terhadap…

Senin, 15 Januari 2018 01:08

Defisit, Tak Sanggup Tangani Bujangga

TANJUNG REDEB. Jalur jalan Gatot Subroto khususnya di kawasan Bujangga telah dibuka untuk roda 2 dan…

Senin, 15 Januari 2018 01:04

Nasib Honorer K2 Ngambang

SANGATTA. Nasib sekitar 150 orang honorer K2 di Kutim, belum jelas. Meskipun sesuai aturan PP 48 mereka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .