MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 11 Oktober 2017 18:05
Pungutan BPHTB Cacat Hukum?
Bilher Hutahean

PROKAL.CO, BONTANG. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah menghentikan sementara praktik pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bontang. Pasalnya praktik yang dilakukan, diduga tak prosedural.
“Kami meminta agar pembayaran BPHTB di Kota Bontang sementara dihentikan,” tegas anggota Fraksi Nasdem, Bilher Hutahean saat menyampaikan laporan pendapat fraksi atas laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap APBD-Perubahan di kantor Sekretariat DPRD Bontang.
Bilher mengatakan, praktik pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan di Bontang sejatinya mengikuti aturan yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Menurutnya, pemerintah pusat telah mengratiskan pengurusan sertifikat tanah melalui Program Proyek Nasional Agraria (Prona).
Namun, praktik yang terjadi di lapangan berbeda. Masyarakat mengeluhkan, masih adanya pungutan yang ditarik dari proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM). Padahal jelas kampanye Prona, bahwa pengurusan tak dipungut biaya apapun.
“Masih ada warga yang mengeluhkan bahwa pengurusan sertifikat melalui Prona ini ditarik biaya,” kata dia.
Dijelaskan, dasar hukum pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHPTB) tertuang di dalam Perda Kota Bontang Nomor 9/20 Tentang Pajak Daerah. Menurutnya, dasar hukum ini sudah tak sesuai dengan aturan yang ada.
Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.
“Jelas disebutkan di dalamnya, tarif pungutan BHPTB ditetapkan sebesar 2,5 persen dan 1 persen untuk golongan rumah sederhana atau rumah sewa sederhana. Tapi perda kita masih mengatur besarannya sebesar 5 persen,” bebernya.
Atas pertimbangan tersebut, pihaknya meminta agar praktik pungutan atas BHPTB untuk sementara dihentikan sampai Perda revisi.
Sebab, mengacu pada UU Nomor 28/2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 88 ayat 2 menyebutkan bahwa Tarif BHPTB ditetapkan oleh perda. Maka dari itu, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Perda BPHTB berdiri sendiri.
“Harusnya dibuat sendiri perda soal BPHTB kalau mengacu pada regulasi tertinggi, yaitu UU,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Sapos masih mencoba mengkonfirmasi instansi terkait terkait masalah ini.(ivr/rin)






loading...

BACA JUGA

Jumat, 03 Agustus 2018 22:04

Kukar Luncurkan Program Odah Bedarup

TENGGARONG. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Deputi Pencegahan, terus melakukan edukasi…

Kamis, 02 Agustus 2018 21:30

Tutup Portal, Bangun Posko Perlawanan

SAMARINDA. Setelah menghentikan paksa ekskavator yang hendak menggaruk wilayah mereka, kini warga RT…

Selasa, 31 Juli 2018 00:07

Dinkes Kaltim Semarakkan HAN

MEMPERINGATI Hari Anak Nasional (HAN) 2018, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim turut ambil bagian dalam…

Senin, 30 Juli 2018 22:00

Dinkes Kaltim Canangkan Imunisasi MR

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kaltim canangkan dan sosialisasikan kampanye imunisasi campak dan Measles Rubella…

Kamis, 26 Juli 2018 00:24

65 Mahasiswa Ikuti Yudisium

SEBANYAK 65 mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) Institut AGAMA Islam Negeri (IAIN) Samarinda mengikuti…

Kamis, 26 Juli 2018 00:18

Tingkatkan Kualitas PKPR

SEBAGAI upaya peningkatan derajat kesehatan peserta didik secara optimal guna mendukung proses belajar,…

Kamis, 26 Juli 2018 00:17

BKKBN Kaltim Bahas Kesehatan Reproduksi

PERWAKILAN BKKBN Kaltim menggelar workshop kesehatan reproduksi bagi pengelola progam KB guna menyamakan…

Selasa, 24 Juli 2018 00:24

Ratusan Warga Ikuti Senam Prolanis

SEJUMLAH Klub Program Layanan Penyakit Kronis (Prolanis) dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)…

Senin, 23 Juli 2018 21:54

Dinkes Kaltim Gelar Orientasi Pengawasan TTU

DALAM upaya meningkatkan kapasitas pemilik tempat dan fasilitas umum dalam penilaian internal dan pengawasan…

Senin, 23 Juli 2018 21:37

Berharap Potensi Pariwisata Kukar Maju

TENGGARONG. Seperti beberapa tahun terakhir, festival budaya adat digelar Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .