MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 11 Oktober 2017 18:05
Pungutan BPHTB Cacat Hukum?
Bilher Hutahean

PROKAL.CO, BONTANG. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah menghentikan sementara praktik pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bontang. Pasalnya praktik yang dilakukan, diduga tak prosedural.
“Kami meminta agar pembayaran BPHTB di Kota Bontang sementara dihentikan,” tegas anggota Fraksi Nasdem, Bilher Hutahean saat menyampaikan laporan pendapat fraksi atas laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap APBD-Perubahan di kantor Sekretariat DPRD Bontang.
Bilher mengatakan, praktik pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan di Bontang sejatinya mengikuti aturan yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Menurutnya, pemerintah pusat telah mengratiskan pengurusan sertifikat tanah melalui Program Proyek Nasional Agraria (Prona).
Namun, praktik yang terjadi di lapangan berbeda. Masyarakat mengeluhkan, masih adanya pungutan yang ditarik dari proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM). Padahal jelas kampanye Prona, bahwa pengurusan tak dipungut biaya apapun.
“Masih ada warga yang mengeluhkan bahwa pengurusan sertifikat melalui Prona ini ditarik biaya,” kata dia.
Dijelaskan, dasar hukum pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHPTB) tertuang di dalam Perda Kota Bontang Nomor 9/20 Tentang Pajak Daerah. Menurutnya, dasar hukum ini sudah tak sesuai dengan aturan yang ada.
Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.
“Jelas disebutkan di dalamnya, tarif pungutan BHPTB ditetapkan sebesar 2,5 persen dan 1 persen untuk golongan rumah sederhana atau rumah sewa sederhana. Tapi perda kita masih mengatur besarannya sebesar 5 persen,” bebernya.
Atas pertimbangan tersebut, pihaknya meminta agar praktik pungutan atas BHPTB untuk sementara dihentikan sampai Perda revisi.
Sebab, mengacu pada UU Nomor 28/2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 88 ayat 2 menyebutkan bahwa Tarif BHPTB ditetapkan oleh perda. Maka dari itu, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Perda BPHTB berdiri sendiri.
“Harusnya dibuat sendiri perda soal BPHTB kalau mengacu pada regulasi tertinggi, yaitu UU,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Sapos masih mencoba mengkonfirmasi instansi terkait terkait masalah ini.(ivr/rin)






loading...

BACA JUGA

Jumat, 27 April 2018 00:11

Seribu Bunga untuk Kartini Masa Kini

BERBAGAI cara dilakukan untuk memperingati Hari Kartini setiap 21 April. Salah satunya dengan cara memberikan…

Kamis, 26 April 2018 00:20

Munas Ke-XIII, BKPRMI Kaltim Raih Award

Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltim mengutus 23 orang ke Asrama Haji Pondok…

Kamis, 26 April 2018 00:19

IZI Kaltim Gratiskan Rumah Singgah

Memaksimalkan pemanfaatan dana zakat, LAZNAS (Lembaga Amil Zakat) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) membuka…

Kamis, 26 April 2018 00:15

Sudah 16 Tahun Dikerjakan

SENDAWAR. Sejumlah proyek mangkrak hingga saat ini menarik perhatian serius di kalangan masyarakat.…

Rabu, 25 April 2018 00:18

Pemprov Kaltim Gandeng Kutim dan Berau

SANGATTA. Malaysia yang tak lain negara tetangga dan satu pulau dengan Kaltim, dianggap mampu mengeola…

Senin, 23 April 2018 23:16

Syafii Efendi: Generasi Muda Harus Pimpin Perubahan

"Kita adalah pewaris negeri ini..! Kita yang akan membersihkan negeri ini dari orang-orang kotor berniat…

Senin, 23 April 2018 23:15

Pererat Ukhuwah, KKG PAI Gelar Isra Mikraj

Kerukunan Keluarga Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kecamatan Sungai Kunjang sukses menggelar…

Senin, 23 April 2018 23:14

Lomba Mewarnai Faber Castle

SEKITAR 100 orang anak  TK-SD Al Azhar meramaikan lomba mewarnai yang digelar di Big Mall Samarinda.…

Senin, 23 April 2018 23:05

Ketika Safaruddin Bertemu “Musuh” Politik

SAMARINDA. Tak ada yang menduga Calon Wakil Gubenur Kaltim Safaruddin akan bertemu “musuh”…

Senin, 23 April 2018 22:08

Pj Wali Kota Terkesima dengan Labbaika

UNTUK memastikan jalannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di tingkat Sekolah Menengah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .