MANAGED BY:
SENIN
23 OKTOBER
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

KALTIM

Rabu, 11 Oktober 2017 18:05
Pungutan BPHTB Cacat Hukum?
Bilher Hutahean

PROKAL.CO, BONTANG. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah menghentikan sementara praktik pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bontang. Pasalnya praktik yang dilakukan, diduga tak prosedural.
“Kami meminta agar pembayaran BPHTB di Kota Bontang sementara dihentikan,” tegas anggota Fraksi Nasdem, Bilher Hutahean saat menyampaikan laporan pendapat fraksi atas laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap APBD-Perubahan di kantor Sekretariat DPRD Bontang.
Bilher mengatakan, praktik pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan di Bontang sejatinya mengikuti aturan yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Menurutnya, pemerintah pusat telah mengratiskan pengurusan sertifikat tanah melalui Program Proyek Nasional Agraria (Prona).
Namun, praktik yang terjadi di lapangan berbeda. Masyarakat mengeluhkan, masih adanya pungutan yang ditarik dari proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM). Padahal jelas kampanye Prona, bahwa pengurusan tak dipungut biaya apapun.
“Masih ada warga yang mengeluhkan bahwa pengurusan sertifikat melalui Prona ini ditarik biaya,” kata dia.
Dijelaskan, dasar hukum pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHPTB) tertuang di dalam Perda Kota Bontang Nomor 9/20 Tentang Pajak Daerah. Menurutnya, dasar hukum ini sudah tak sesuai dengan aturan yang ada.
Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.
“Jelas disebutkan di dalamnya, tarif pungutan BHPTB ditetapkan sebesar 2,5 persen dan 1 persen untuk golongan rumah sederhana atau rumah sewa sederhana. Tapi perda kita masih mengatur besarannya sebesar 5 persen,” bebernya.
Atas pertimbangan tersebut, pihaknya meminta agar praktik pungutan atas BHPTB untuk sementara dihentikan sampai Perda revisi.
Sebab, mengacu pada UU Nomor 28/2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 88 ayat 2 menyebutkan bahwa Tarif BHPTB ditetapkan oleh perda. Maka dari itu, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Perda BPHTB berdiri sendiri.
“Harusnya dibuat sendiri perda soal BPHTB kalau mengacu pada regulasi tertinggi, yaitu UU,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Sapos masih mencoba mengkonfirmasi instansi terkait terkait masalah ini.(ivr/rin)







BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:44

Tenaga Kerja Lokal Terancam

BONTANG. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat persaingan dalam dunia kerja kian ketat. Tak ayal, hanya…

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:42

Defisit, Bangun Masjid Secara Swadaya

TENGGARONG. Akibat didera “badai” defisit keuangan daerah, membuat sejumlah program pembangunan…

Jumat, 20 Oktober 2017 16:36

"Korupsi Akibat PNS Bergaya Selebritis"

TANJUNG REDEB. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Fadil Zumhana mengatakan tindak pidana…

Jumat, 20 Oktober 2017 16:34

Pendemo PKT Itu Dibayar Rp 100 Ribu?

BONTANG. Lima orang perwakilan massa yang mengatasnamakan Kelompok Tani Gunung Kempeng, mengaku mendapat…

Kamis, 19 Oktober 2017 16:54

Bupati Jamin TRC Tak Serobot Dinas Lain

TANJUNG REDEB. Pemkab Berau telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan…

Kamis, 19 Oktober 2017 16:53

Ratusan Petani Demo PKT

BONTANG. Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Petani Gunung Kempeng, mendatangi kantor PT Pupuk Kaltim…

Rabu, 18 Oktober 2017 17:15

Draf APBD-P Akhirnya Diserahkan

TANJUNG REDEB. Setelah lama menunggu, akhirnya draf AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan…

Rabu, 18 Oktober 2017 17:10

Gudang Material Disorot Dewan

BONTANG. Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kanaan kembali mendapat sorotan.…

Selasa, 17 Oktober 2017 01:48

Pabrik Semen Dibungkam Aturan

SANGATTA. Pabrik semen PT Kobexindo yang berada di Pegunungan Sekerat Kecamatan Bengalon dan Kaliorang…

Selasa, 17 Oktober 2017 01:47

Pemkab Akan Bangun Monumen Tambang

SANGATTA. Sumber daya alam seperti batu bara maupun minyak dan gas (migas) suatu saat pasti akan habis.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .