MANAGED BY:
SELASA
20 FEBRUARI
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

METROPOLIS

Selasa, 12 September 2017 01:43
ASTAGA..!! Gara-Gara Ini, Pasien Kritis Dipaksa Pulang

CRPS Temukan 11 Kecurangan BPJS

PROKAL.CO, SAMARINDA. Walau sudah tiga tahun berjalan, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) yang digelar Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) masih menyisakan banyak masalah. Khusus di Kota Tepian. Bahkan ada banyak indikasi kecurangan (Fraud) yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan ini.  

Hal itu terkuat dari hasil riset Center For Regional Policy Study (CRPS) yang bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Maret hingga Agustus  lalu. Setidaknya ada 11 temuan indikasi kecurangan yang sering dilakukan pihak rumah sakit.  Riset ini digelar di dua rumah sakit berpelat merah di Kota Tepian.

Divisi Kajian dan Investagasi CRPS, Eki Dwi Rizki Rabsodi menuturkan, potensi kecurangan itu disebabkan rendahnya gaji tenaga medis, ketidakseimbangan antara sistem dan beban layanan kesehatan. Ditambah penyediaan layanan kurang memadai, seperti pasokan peralatan medis, kurangnya transparansi fasilitas kesehatan, faktor budaya dan lainnya.

“Termasuk dalam sistem di INA-CBG's (Indonesia case base Groups) juga belum memuaskan dan ketidaksiapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional,” tutur dia kepada awak media dalam konfrensi pers, Senin (11/9). INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan rumah sakit sebagai referensi biaya claim ke pemerintah.
Selain itu, alokasi anggaran kesehatan 10 persen yang diamanatkan UU pun belum terlaksana dengan baik di Samarinda. Akibatnya sektor kesehatan belum berkembang signifikan.

Eksesnya, ada beberapa potensi kecurangan yang yang lazim terjadi dalam hal pelayanan kesehatan publik yang berkaitan dengan BPJS ini. Diantaranya, masih banyak pasien yang dipaksa pulang pihak rumah sakit dengan alasan jatah rawat inap yang menjadi tanggungan BPJS hanya 4-5 hari saja. Padahal, sesuai aturan BPJS harus menanggung sampai kesembuhan pasien tersebut.

“Banyak pasien yang masih sakit disuruh pulang dengan alasan jatah rawat inap habis. Selebihnya kalau mau bertahan bayar sendiri. Ini fakta yang kita temukan berdasarkan keterangan dari pasien (yang menjadi korban, Red),” terangnya.
Selain itu ada potensi kecurangan lainnya, seperti penebusan obat di luar biaya BPJS. Alasannya karena tidak masuk dalam formulasi BPJS.

Bahkan  ada pasien yang diminta membayar uang infus. Padahal sesuai aturan, infus masuk tanggungan BPJS.
Bahkan, kata Eki, ada pasien yang sudah dirawat inap berhari-hari namun tim dokter belum mendiagnosa penyakit. Seakan dibiarkan karena menggunakan jaminan kesehatan dari pemerintah. Tak hanya itu, kecurangan lainnya pihak rumah sakit cenderung menutup informasi terkait mekanisme pengurusan BPJS.

Padahal sesuai aturan, pasien punya waktu untuk mengurus BPJS 3x24 jam. Namun karena buta informasi, terkadang pasien diberi waktu cuma sehari saja. Sehingga selebihnya, pasien cenderung menggunakan biaya sendiri, ketimbang ditanggung BPJS.
Adapun bentuk kecurangan lainnya yakni penghentian tindakan medis. Dalam kasus ini, Eki mengaku menemukan ada pasien masih memakai slang oksigen, namun disuruh pulang karena menurut dokter pasien tersebut tak punya harapan hidup.  

“Bahkan ada pasien penderita kanker serviks yang dimutasi perawat, dengan alasan habis masa waktu pembiayaan BPJS. Padahal dokter belum membolehkan untuk pasien itu pulang,” beber dia.

Selain rumah sakit, pihaknya juga menemukan ada dua potensi kecurangan yang juga dilakukan masyarakat dalam urusan bantuan iuran pemerintah dengan memalsukan data keluarga tidak mampu dan identitas.
Dengan berbagai indikasi kecurangan ini, pihaknya berharap agar pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap pelaksanaan sistem jaminan kesehatan yang menjadi hak warga ini bisa berjalan sesuai dengan baik.

“Kami juga meminta agar tim pengawas yang dibentuk Dinas Kesehatan Kota segera merespons dan menyelesaikan berbagai indikasi pelanggaran di lapangan. Mereka jangan hanya menunggu bola, tapi harus dijemput,” tegas dia.

Sementara itu, Divisi Kampanye Publik ICW, Dewi Anggreani mengungkapkan, data riset ICW 2010-2015 di 38 provinsi di Indonesia menemukan modus korupsi kesehatan terbesar yakni mark up. Jumlahnya 93 kasus dengan total kerugian negara mencapai Rp 512,9 miliar.

Disusul penyalahgunaan anggaran sebanyak 36 kasus dengan total kerugian negara mencapai Rp 173,7 miliar. Kemudian modus penggelapan sebanyak 33 kasus, lalu penyalahgunaan kewenangan dengan 27 kasus. Kemudian ada modus laporan fiktif, suap atau gratifikasi dan seterusnya.

Menurutnya praktik ilegal itu terjadi di lima lembaga, diantaranya Dinas kesehatan ada 97 kasus dengan total kerugian negara Rp 268,3 miliar.  Disusul Rumah Sakit dengan 89 kasus dengan kerugian negara Rp 380,8 miliar.  Lalu Kemenkes dengan 12 kasus, BKKBD 7 dan DPRD 5 kasus dan seterusnya.

"Dalam riset itu, Kaltim masuk urutan ke 27 dengan 2 kasus dengan kerugian negaranya mencapai Rp 914,0 juta. Saat ini belum ada riset terbaru," kata dia.  

Dia berharap agar ada partisipasi publik dalam mengawasi setiap alokasi anggaran kesehatan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Sehingga pelayanan kesehatan di Indonesia bisa mengalami lonjakan yang baik. (zak/aya)

loading...

BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 20:47

Bangun Dulu, Izin Menyusul

SAMARINDA. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Transmart di Jalan Bhayangkara tak kunjung terbit. Gubernur…

Minggu, 18 Februari 2018 15:44

IMB Transmart Terkatung-katung

SAMARINDA. Sudah berbulan-bulan izin pembangunan Transmart tak kunjung terbit. Prosesnya masih terkatung-katung.…

Sabtu, 17 Februari 2018 20:49

Teka Teki Formasi CPNS

SAMARINDA. Formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan ribuan pegawai di Pemkot…

Jumat, 16 Februari 2018 19:47

CATAT NIH..!! Angkutan Online di Kaltim Diberi Tanda

SAMARINDA. Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim akhirnya mengeluarkan stiker bagi kendaraan angkutan online.…

Kamis, 15 Februari 2018 16:32

Langsung Urus Relokasi SKM

Penertiban dan penataan tepi SKM tetap menjadi prioritas pemkot Samarinda, meski sementara berganti…

Rabu, 14 Februari 2018 21:51

Kawin Gaib, Prosesnya Paling Panjang

Perceraian adalah perkara halal yang dilaknat Allah SWT. Karena itu, perceraian harus menjadi opsi terakhir…

Selasa, 13 Februari 2018 11:27

Sukamto: Ah, Tidak Ada Itu

SAMARINDA. Kegaduhan para anggota dewan perihal kegiatan fisik di masing-masing daerah pemilihan (dapil)…

Senin, 12 Februari 2018 10:29

Jatah Proyek Bikin Gaduh

SAMARINDA. Ribut-ribut pembagian jatah proyek di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRD…

Minggu, 11 Februari 2018 21:17

Awang Klaim Jalur Trans Kaltim Mulus, AH MASAK SIH..??

SAMARINDA. Gubenur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta agar semua proyek strategis yang dikerjakan di…

Sabtu, 10 Februari 2018 10:59

Aturan Belok Kiri Boleh Dilanggar

SAMARINDA. Wacana pencabutan larangan belok kiri di persimpangan lampu lalu lintas masih dikaji. Kendati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .