MANAGED BY:
RABU
20 SEPTEMBER
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

METROPOLIS

Senin, 11 September 2017 00:31
Izin Reklame Dibarter Jasa Politik?

PROKAL.CO, SAMARINDA. Tukar guling kepentingan terkait pembuatan reklame diduga terjadi di Kota Tepian. Pasalnya pemkot melarang pemasangan reklame. Namun di sisi lain justru muncul pemasangan baru berisi sosialisasi pasangan cagub-cawagub.
Pengamat hukum, S Roy Hendrayanto menduga adanya kepentingan sponsor dibalik pembuatan reklame baru tersebut. “Saya menduga ada sponsor yang menghendaki berdirinya reklame tersebut,” ucapnya. Roy menambahkan secara umum pemasangan reklame atau pun baliho yang berisi sosialisasi cagub dianggap sudah melewati batas. Diantaranya baliho spanduk Rusmadi berpasangan dengan Awang Ferdian tepat di seberang kantor gubernur. Teranyar reklame yang disoal berada di Jalan Pembangunan, dimana terdapat gambar Syaharie Jaang dengan Rizal Effendi.
Tapi wali kota, lanjutnya Roy, punya hak lakukan diskresi kebijakan yang sudah diteken. Tapi diskresi itu tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi. “Saya tidak tahu apakah itu bagian dari diskresi wali kota atau tidak. Tapi dugaan saya itu bisa jadi permintaan sponsorship,” tegas pengacara tenama di Kota Tepian ini.
Saat ini keberadaan reklame di Kota Tepian perlu ditata. Selain dinilai sudah mulai merusak estetika kota, reklame di median jalan juga tidak sesuai dengan rencana ruang terbuka hijau (RTH) yang ditetapkan pemkot.  
Penegasan itu disampaikan Pengamat Tata Kota Warsilan. Ia menyayangkan kalau adanya cagub yang menjadikannya sebagai media sosialisasi. “Karena sudah ada aturannya ya ditaati. Tinggal ketegasan pemkot saja sebagai pemilik. Karena itu kan masuk dalam kawasan hijau,” ujarnya kemarin.
Semula pemkot telah menerapkan moratorium pemasangan reklame di median jalan, termasuk untuk ajang sosialisasi sejumlah cagub. Namun belakangan muncul reklame baru yang berisi muatan kampanye pasangan Jaang-Rizal Efendi di Jalan Pembangunan. Setahu dosen Fekon Unmul ini, hal itu tidak dilarang. “Yang perlu diatur itu adalah ketinggiannya, apakah membahayakan masyarakat atau tidak. Kemudian berbenturan dengan rencana RTH atau tidak,” tegasnya.
Ditambahkan Warsilan lebih baik para cagub memanfaatkan tempat sosialisasi yang sudah ditentukan pemerintah.  Jika ada yang ingin memasang di bahu jalan, tentunya harus melalui izin pemkot terlebih dulu. “Dilihat juga izinnya. Sebab setahu saya ada zonasi-zonasi untuk pemasangan reklame. Baik untuk keperluan bisnis atau untuk kepentingan kampanye,” imbuhnya.
Warsilan menyarankan lebih baik para cagub tidak perlu memasang reklame. Cukup mengampanyekan diri lewat layar billboard elektronik yang terpajang di beberapa tempat. Seperti Jalan Abul Hasan, M Yamin, hingga Jalan Untung Suropati. “Sekarang kan sudah modern. Lebih baik menggunakan yang begitu saja. Sebab tempatnya sudah jelas berizin,” tutup Warsilan.
Terpisah, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Jusmaramdhana mengatakan, reklame yang dilarang adalah yang berdiri di median jalan. “Oh, kalau itu tidak masalah, karena berada di bahu jalan. Yang dilarang itu reklame yang berdiri di median jalan,” ucapnya singkat.
Sebelumnya jajaran dewan pun satu hati dengan pemkot. Anggota komisi III DPRD Samarinda, Saiful salah satunya. Terkait reklame yang masih berdiri, bahkan beberapa ternyata baru, itu katanya wajib ditertibkan. Seperti beberapa reklame yang berdiri di Jalan Pembangunan.
“Nanti kan tetap diberikan tempat yang layak. Yang penting sekarang ditertibkan dulu, karena kan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Politikus Hanura ini juga menyayangkan adanya reklame yang memajang foto sejumlah calon gubernur. Bukannya mempercantik kota, tindakan itu menurutnya justru merusak estetika. “Baliho cagub juga harus ditertibkan. Buat apa ada aturan, kalau tidak diikuti. Kan ada juga yang dipajang di tengah jalan,” celetuknya. (cyn/aya)


BACA JUGA

Minggu, 17 September 2017 22:01

Pariwisata Stabil, PAD Anjlok

SAMARINDA. Secara umum beberapa tahun belakangan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tepian selalu terjun…

Minggu, 17 September 2017 21:58

CUKUP APA..? Anggaran Banjir Cuma Rp 5 Miliar

SAMARINDA. Banjir masih jadi masalah serius Kota Tepian, upaya penanganan banjir pun terus dilakukan…

Minggu, 17 September 2017 21:37

Partisipasi Politik Wanita Minim

SAMARINDA. Harus diakui keterlibatan perempuan dalam urusan politik di Samarinda masih jauh dari quota,…

Sabtu, 16 September 2017 14:16

Merosotnya PAD Jadi Sorotan

SAMARINDA. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan akhirnya disetujui semua fraksi…

Sabtu, 16 September 2017 14:14

Panitia Pakai Metal Detektor

SAMARINDA. Untuk mengantisipasi kecurangan dalam uji kompetensi dasar sistem Computer Asesman Tes (CAT),…

Jumat, 15 September 2017 17:26

NIATNYA SIH...!! Ubah Sampah Jadi Listrik

SAMARINDA. Untuk kesekian kalinya sampah di Kota Tepian dilirik investor asing. Namun belum ada satupun…

Jumat, 15 September 2017 17:25

Jaang Apresiasi Program Jurnalisme Sekolah

Dalam kunjungannya ke Samarinda Seberang, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menyempatkan diri mengunjungi…

Kamis, 14 September 2017 17:12

169 Ribu Warga Samarinda "Menghilang"

SAMARINDA. Jika urusan administrasi data kependudukan tidak diatur secara baik, maka potensi selisih…

Kamis, 14 September 2017 17:11

Lampu Sorot Bingungkan Warga

SAMARINDA. Lampu sorot di atas kantor Gubernur Kaltim menjadi sorotan publik. Khususnya bagi warga Samarinda.…

Kamis, 14 September 2017 17:09

Hehehe....Ternyata Anak Gubernur Kurang Populer

SAMARINDA. Pesimisme menyelimuti langkah politik dua anak gubernur yang maju di dua pemilihan kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .